MASTER38 MASTER38 MASTER38 MASTER38 BOSSWIN168 BOSSWIN168 BOSSWIN168 BOSSWIN168 BOSSWIN168 COCOL88 COCOL88 COCOL88 COCOL88 MABAR69 MABAR69 MABAR69 MABAR69 MABAR69 MABAR69 MABAR69 MAHJONG69 MAHJONG69 MAHJONG69 MAHJONG69 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86 ZONA69 ZONA69 ZONA69 NOBAR69 ROYAL38 ROYAL38 ROYAL38 ROYAL38 ROYAL38 ROYAL38 ROYAL38 ROYAL38
SLOT GACOR HARI INI SLOT GACOR HARI INI
BOSSWIN168 BOSSWIN168
BARON69
COCOL88
MAX69 MAX69 MAX69
COCOL88 COCOL88 LOGIN BARON69 RONIN86 DINASTI168 RONIN86 RONIN86 RONIN86 RONIN86 MABAR69 COCOL88 BWTOTO BWTOTO BWTOTO BWTOTO BWTOTO LAMBO69 LAMBO69 LAMBO69
ronin86
bwtoto
bwtoto
bwtoto
master38
Search for:
  • Home/
  • National/
  • Pendiri PNI Kritik Jokowi soal Pernyataan Presiden Boleh Kampanye dan Memihak
Presiden Joko Widodo atau Jokowi

Pendiri PNI Kritik Jokowi soal Pernyataan Presiden Boleh Kampanye dan Memihak

Jakarta – Pendiri Perhimpunan Negarawan Indonesia (PNI), Johan O Silalahi, menyoroti pernyataan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) terkait presiden boleh memihak dan berkampanye. Johan menilai, pernyataan Jokowi sebagai sikap terlalu ikut campur dalam urusan Pemilu 2024.

Baca Juga :

JK Kritik Jokowi soal Bansos, Bahlil: Masa Mau Pemilu Gak Dikasih Makan Orang

“Presiden Jokowi semakin tergelincir dalam ambisi dan kerakusan pada harta, tahta dan kekuasaan, karena lebih mementingkan kepentingan keluarganya dan kelompoknya,” ujar Johan dalam “Focus Group Discussion (FGD): Cawe-Cawe Presiden Jokowi, Melanggar Hukum dan Konstitusi UUD 45?” di Jakarta, yang dikutip Jumat 2 Februari 2024.

Presiden Jokowi di Lanud Halim Perdanakusumah

Baca Juga :

Status Tersangka Eddy Hiariej Gugur, KPK Diminta Hentikan Penyidikan Helmut

Menurut Johan, skandal Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi salah satu bukti nyata bahwa Jokowi patut diduga sudah melanggar aturan hukum dan perundang-undangan, serta melanggar konstitusi UUD 45 dan Sumpah Jabatan Presiden yang diatur dalam Pasal 9 sehingga pantas dimakzulkan.

Presiden Jokowi, lanjut Johan, patut diduga juga telah melanggar beberapa aturan hukum dan perundangan-undangan antara lain pada tiga hal berikut. Pertama, Presiden Jokowi patut diduga melanggar UU No 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) Dalam Skandal Putusan 090/PUU-XXI/2023 Mahkamah Konstitusi (MK).

Baca Juga :

Bahlil: Risma Bikin Panggung Sendiri Aja Bagi-bagi Bansos, Tugas Dia Kok

Secara otomatis, sambung Johan, Presiden Jokowi patut diduga telah melanggar aturan dalam UU No 28 Tahun 1999 Pasal 22 yang berbunyi: “Setiap Penyelenggara Negara yang melakukan nepotisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 4 dan 5, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 12 tahun dan denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 milyar rupiah.”

Johan menegaskan, dalam kaitan ini dapat didefinisikan bahwa “nepotisme” adalah setiap perbuatan “Penyelenggara Negara” secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.

“Kedua, Presiden Jokowi patut diduga melanggar UU No.7 Tahun 2017 atau UU No.7 Tahun 2023 Tentang Pemilu dan Pilpres,” ujar Johan.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menyatakan secara terbuka bahwa ia sebagai presiden dapat melakukan kampanye. Padahal jelas sesuai aturan hukum dalam UU No.7 Tahun 2017 yang dimaksudkan aturan dalam Pasal 299 bahwa presiden dan wakil presiden dapat berkampanye, dikaitkan dengan aturan dalam Pasal 301 bahwa presiden dan wakil presiden bisa berkampanye dalam hal maju lagi sebagai capres dan/atau cawapres untuk periode kedua, sesuai aturan dalam konstitusi UUD 45. 

Johan menambahkan, patut diduga Presiden Jokowi juga telah melanggar konstitusi UUD 45 pasal 22 E ayat 1, yaitu pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali, serta melanggar UU No.7 Tahun 2017 pasal 306 ayat (2). 

“Presiden Jokowi patut diduga seolah-olah ingin menarik TNI/Polri supaya tidak independen dan memihak karena mengumumkan pernyataan bahwa presiden dan wakil presiden berhak berkampanye pada saat melaksanakan kegiatan bersama para petinggi TNI bahkan menggunakan pakaian dan atribut yang sama dengan para petinggi TNI,” ujarnya

Dan yang ketiga, lanjut Johan, Presiden Jokowi patut diduga melanggar Konstitusi UUD 45 Terkait Perintah Kepada Menteri Pertahanan guna Membelanjakan Anggaran 25 Tahun untuk Alutsista dan Melanggar UU No.17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Terkait Perintah Kepada Menteri Pertahanan Untuk Melakukan Pinjaman/Utang Luar Negeri, Terkait Pengadaan Alutsista.

“Kekuasaan presiden dibatasi hanya untuk maksimal 2 periode seperti yang telah diatur dalam pasal 7 UUD 45. Artinya Presiden Jokowi hanya bisa dan boleh menggunakan anggaran dan budget APBN selama jangka waktu 2 periode masa jabatan presiden sesuai aturan konstitusi UUD 45,” ungkap Johan.

Pada kesempatan yang sama, pakar Hukum Tata Negara UGM Zainal Arifin Mochtar atau Ucenk menyatakan, tindakan cawe-cawe atau ikut campurnya presiden tidak pernah terlihat sejak memasuki era reformasi di mana presiden dipilih secara langsung oleh rakyat. 

“Fakta terlalu cawe-cawenya Jokowi dalam penyelenggaran pemilu kali ini sudah sangat bertebaran dan terang benderang. Dari mulai bansos dengan stiker Prabowo-Gibran, kasus paman Usman di MK hingga momen ketika Jokowi berbicara dengan latar belakang atribut TNI ketika menyerahkan pesawat sebagai alutsista bagi TNI. Dalam momen tersebut seakan-akan Jokowi ingin menegaskan bahwa aparat negara berada di belakangnya,” kata Ucenk.

Sikap dan tindakan Presiden Jokowi ini, menurut Ucenk, dipicu oleh tindakan rakyat sendiri yang selama ini terlalu menyokong segala tindak dan sikap Jokowi. “Harusnya kita berani melakukan pengakuan dosa,” ucap dia. 

Pakar hukum tata negara Zainal Arifin Mochtar

Photo :

Instagram @zainalarifinmochtar

Menurut Uceng, mengapa Jokowi bisa sampai gigantis seperti ini karena rakyat tidak melakukan pengawasan yang ketat. DPR tidak menjalankan fungsinya dengan benar hingga presiden memiliki kekuasaan yang sangat kuat dan mengarah pada orotitarian. “Hingga dengan mudahnya Presiden Jokowi menabrak dan melanggar hukum konstitusi,” jelas dia.

Banyaknya hukum konstitusi yang dilanggar Presiden Jokowi, lanjut Uceng, sebenarnya sudah bisa menjadi alasan kuat untuk melakukan pemakzulan kepada presiden. “Seandainya DPR mau menggunakan hak menyatakan pendapat atau minimal hak angketnya, proses impeachment kepada presiden bisa dilakukan,” tegas dia.

Masih menurut Ucenk, konstitusi memungkinkan DPR sebagai satu-satunya lembaga yang dapat mengusulkan pemberhentian presiden kepada MPR dan MPR adalah satu-satunya kekuasaan yang dapat memberhentikan presiden dan wakil presiden. “Meski melalui pemeriksaan di MK, secara teknis usulannya adalah 2/3 dari anggota DPR dan disetujui oleh 2/3 yang hadir.”

Hanya saja, selama ini Ucenk melihat adanya ketidakmampuan atau ketidakmauan dari partai-partai politik yang ada DPR untuk melakukannya. Karena itu, Ucenk menyarankan untuk melakukan “Pemincangan Kekuasaan”. Yakni melakukan pembatasan kekuasaan presiden di masa-masa menjelang akhir jabatannya.

Halaman Selanjutnya

“Kedua, Presiden Jokowi patut diduga melanggar UU No.7 Tahun 2017 atau UU No.7 Tahun 2023 Tentang Pemilu dan Pilpres,” ujar Johan.

COCOL88 GACOR77 RECEH88 NGASO77 TANGO77 PASUKAN88 MEWAHBET MANTUL138 EPICWIN138 WORTEL21 WORTEL21 WORTEL21 WORTEL21 WORTEL21